Himbauan Mengatasi Wabah Covid 19

DAMPAK VIRUS CORONA (COVID-19), BAWASLU HIMBAU PEGAWAI AGAR TENANG, JANGAN PANIK DAN TETAP BERHATI-HATI.

Kab.Tangerang – Bersamaan dengan informasi terkait virus corona (Covid-19) yang menyerang beberapa warga Indonesia di Depok JawaBarat sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Bapak Ir.Joko Widodo, Bawaslu menghimbau para pegawai untuk tenang dan berhati-hati. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro Selasa, 3 Maret 2020 di Jakarta.“Berkaitan dgn pengumuman Presiden terdapat WNI yg positif terpapar corona virus, saya minta para Karo, Kasek, Kabag, Korsek, Kasubag, dan staf agar lakukan hal’s sbb:

  1. BERDOA agar keluarga masing-masing dilindungi kesehatannya oleh Allah Swt Tuhan YME.
  2. Saling MENDOAKAN agar keluarga besar Bawaslu dilindungi kesehatannya oleh Allah Swt Tuhan YME.
  3. Menjaga stamina tubuh agar tetap sehat dan hindari tempat-tempat yang dimungkinkan akan berdampak terhadap kesehatan kita.
  4. Jangan panik dan ikuti arahan pemerintah atas langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencegah terpaparnya virus corona.
  5. Jangan percaya berita-berita terkait virus corona yang tidak jelas sumbernya.
  6. Peduli terhadap lingkungan sekitar rumah masing-masing agar seluruh masyarakat Indonesia tetap terjaga kesehatannya.” Ungkap Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Tangerang melalui Koordinator Sekretariat, Ahmad Subhan S.Pd.I menyampaikan bahwa Semoga virus corona bukan azab yang menandakan berakhirnya kehidupan manusia, tetapi sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menaikan derajat manusia ke level berikutnya dengan keberkahan yang melimpah. Jangan lupa sebagai makhluk ciptaan Allah kita senantiasa untuk selalu bersyukur lahir maupun bathin. istirahat yang cukup, olah raga yang teratur, pilah dan pilih makanan/minuman yang menyehatkan juga halalan toyiban (lahir), dan yang paling penting perbanyak ibadah jangan lupa amaliah siapa pun dan dimana pun kita (bathin).
Pada akhirnya kita berasal dari Allah kembalinya pun harus kepada Allah, semoga kita tawadhu dan kaffah di jalan yang lurus penuh keridhoan-Nya.Menanggapi maraknya pemberitaan wabah virus corona, malalui sambungan seluler (Pesan Whatsapp) Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan menyampaikan bahwa Setiap Persoalan atau musibah itu datang atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita sebagai makhluq Ciptaan-NYA hendaknya senantiasa mawas diri serta memeriksa perilaku kita dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha memelihara dan memberi jalan keluar atas segala musibah yang menimpa.
sedikit mengutip dari Tausyiah KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) Bahwa:
“Informasi virus corona yang masuk ke Indonesia Kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang Jangan sampai panik karena panik hanya menambah masalah baru Jangan meremehkan tapi jangan berlebihan dalam ketakutan sehingga bisa merusak aqidah lebih takut kepada virus daripada Ingat kepada Allah jangan sampai lebih bergantung kepada syariat lahir sampai mendapatkan Pertolongan Allah karena virus ini hakekatnya adalah ciptaan Allah Bertasbih kepada Allah dan sama sekali tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah”.
Oleh karena itu mari kita hadapi segala persoalan atau musibah dengan tenang, jangan panik dan tetap berhati-hati. Ujar Abah Andi (Sapaan akrab Andi Irawan).

(Humas Bawaslu Kab.Tangerang)

Ditulis pada BERITA | Tinggalkan komentar

Bimtek Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Banten Digelar Melalui Teleconfrence

Kab. Tangerang – Meski wabah Covid-19 menjalar di berbagai daerah khususnya di Provinsi Banten, hal demikian tidak mengurangi semangat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada 2020, pada kesempatan ini Bawaslu Provinsi mengadakan Bimtek Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) melalui Video Teleconference Hari ini (Senin, 23/03/2020).

Disisi lain Didih M. Sudi, Ketua Bawaslu Prov.Banten menegaskan bahwa Bawaslu akan tetap melaksanakan tahapan sesuai intruksi dari pusat, yang terpenting kita tetap menjaga kondisi kesehatan karna wabah covid-19 ini disinyalir akan menghambat kegiatan verifikasi faktual (Verfak) calon perseorangan dan kegiatan pencocokan serta penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan KPU akan menunda jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetapi kita Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kab/Kota akan tetap melakukan pengawasan dari setiap tahapan yang telah dijadwalkan. Yang utama dalam kondisi saat ini mari kita tingkatkan kesadaran kita bahwa menyebarnya Covid-19 ini jangan dikaitkan dengan keadaan politik dan agama secara berlebihan, tugas kita tinggal mengikuti intruksi pemerintah untuk mengurangi kegiatan perkumpulan dengan orang banyak, dalam hal agama kita ikuti apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait menjalankan shalat jum’at dirumah dan lain sebagainya, karena kita yakin MUI pasti mempunyai landasan hukum yang kuat dengan mengeluarkannya fatwa tersebut.

Dalam kegiatan Bimtek terbatas melalui Vicon ini, Kasubag Hukum Bawaslu Prov.Banten, Widodo, selaku narasumber menyampaikan bahwa JDIH merupakan hal yang harus terintegrasikan antara pusat hingga Kabupaten/Kota, karena sebagaimana Kepres No.33 Tahun 2012 tentang JDIH maka dalam hal ini Bawaslu berkewajiban menyelenggarakan / memiliki akses JDIH untuk diakses public, selama ini JDIH masih berada dilingkup Bawaslu Provinsi, dengan jumlah putusan yang diupload sebanyak 25 Putusan dengan rincian sebagai berikut, 11 putusan dari provinsi dan 14 Putusan Kab/Kota. Karena saat ini Bawaslu Kab/Kota bukan lagi badan Adhoc maka sudah saatnya sekarang dapat mengelola JDIH sendiri di website masing-masing, untuk pengelolaannya nanti ditugaskan 2 (Dua) orang admin yang sudah diberikan Akun dan Pasword oleh Bawaslu Provinsi.

Disamping itu Ketua Bawaslu Kab.Tangerang, Andi Irawan menyampaikan apresiasi bimtek JDIH yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi untuk memperkaya produk hukum dan memperkuat data lembaga dapat terlaksana walau hanya melalui vicon, diharapkan staff Divisi Hukum Bawaslu Kab.Tangerang dapat menerima materi dengan maksimal hingga dapat mengaplikasikan sebagaimana mestinya.

Sementara Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tangerang senantiasa mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang, disaat kondisi mewabahnya virus corona Bawaslu Kab.Tangerang tetap masuk kerja sebagaimana mestinya sesuai arahan Bawaslu RI melalui surat edaran, namun jadwal kerja saat ini berdasarkan dengan Jadwal Piket yang telah dibuat, dalam artian bergiliran masuk, disaat pegawai yang terkena jadwal piket hari ini maka dia masuk kerja, sementara yang tidak terjadwal piket dihari ini maka dia bekerja dirumah dengan pemantauan pimpinan, hal demikian dilakukan agar efektifitas kegiatan di Bawaslu Kab.Tangerang tetap berjalan dengan baik. Jelas Ahmad Subhan. (Humas Bawaslu Kab.Tangerang)

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

HIMBAU HADAPI COVID-19 DAN MEMASTIKAN KESIAPAN PELAKSANAAN PILKADA 2020, BAWASLU BANTEN GELAR VIDEO TELECONFERENCE DENGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROV.BANTEN

Galeri ini berisi 2 foto.

Kab.Tangerang – Bawaslu Banten menggelar rapat terbatas soal himbauan kesiapan menghadapi tekanan virus Corona yang diistilahkan dengan Covid-19 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Prov.Banten melalui video teleconference pada Selasa (17/3/2020). Ada sejumlah arahan yang diberikan ketua Bawaslu Banten kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Prov.Banten. … Lanjutkan membaca

Galeri Lainnya | Tinggalkan komentar

Rakernis Penanganan Pelanggaran : Bawaslu Banten Pertegas Tupoksi dan Regulasi PilkadaTahun 2020

Anyer – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten menegaskan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, hal tersebut disampaikan pada kegiatan Rakernis Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer pada Kamis-Jum’at (27-28/2).

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir selaku pemateri pertama menjelaskan tugas Divisi Penanganan Pelanggaran yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia menambahkan semua Divisi memiliki peranan yang sangat penting namun pada divisi penanganan pelanggaranlah bermuaranya keberanian dalam melakukan penindakan.

Bandir (Sapaan akrab Badrul Munir) menyampaikan bahwa “Kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan penguatan dan pemahaman agar lebih memahami mekanisme dalam proses Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada tahun 2020 ini dengan penuh tanggung jawab karena akan ada banyak pelanggaran terjadi sehingga harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada UU 10 2010, UU 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu 14 Tahun 2014”. Ujarnya.

Selanjutnya pemateri kedua Ridwan Darmawan MH, seorang Praktisi hukum dan pengamat politik berpengalaman dalam banyak persoalan hukum pilkada ia memaparkan langkah dan prosedur teknis penanganan pelanggaran dalam pilkada secara Praktis sesuai kebutuhan lapangan yang biasa terjadi diantaranya yakni;

  1. Subjek/objek laporan; pelapor, lembaga yang dituju, bentuk laporan, syarat pelaporan baik formil dan non formil.
  2. Tindak lanjut yang mengacu pada perbawaslu No.2 tahun 2012.
  3. Alur penanganan pelanggaran yang tak jauh beda dengan penanganan ketika Pemilu 2019 kemarin.
  4. Mengumpulkan Alat bukti dan barang bukti sesuai pasal 184 KUHAP.
  5. Melakukan Klarifikasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 perbawaslu No 11 tahun 2014
  6. Menerapkan Teknik wawancara investigasi
  7. Menganalisis unsur-unsur dugaan pelangaran dan tindak pidana pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 177, 178, 186 ayat 1 dan 2, pasal 187 UU No 1 tahun 2015 serta Pasal 185 UU No 8 tahun 2015.

Materi tersebut ia sampaikan agar Bawaslu Kabupaten/Kota perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan penindakan pelanggaran baik temuan maupun laporan.

Pada kesempatan yang sama, Andi Irawan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang yang juga Koordinator Penanganan Pelanggaran, selaku peserta Rakernis ia menyambut baik dengan adanya kegiatan Rakernis Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Banten ini, karna kegiatan ini merupakan upaya sebagai bentuk penguatan-penguatan secara kelembagaan dalam memberikan stimulus untuk ditingkatkan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan ditingkat bawah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan agar dapat memberikan pencerahan terkait Penerimaan laporan dugaan pelanggaran secara update dan inventarisir potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Tegas Andi Irawan.
(Humas Bawaslu Kab.Tangerang)

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Serang – Dalam meningkatkan pengetahuan tentang teknis penanganan pelanggaran pilkada 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mengadakan Rapat kerja Teknis dengan peserta yaitu Satu orang Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Satu orang staff penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Banten bertempat di Hotel Nuansa Bali, Anyer. (Kamis, 27/2/2020)

Kegiatan Rakernis dihadiri oleh Samani Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Humas Hubal) dan Badrul Munir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP). Dalam sambutannya, Badrul Munir menyampaikan bahwa Kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan penguatan dan pemahaman agar lebih memahami mekanisme dalam proses Penanganan Pelanggara Pada Pilkada 2020, selain itu juga untuk dapat meningkatkan soliditas bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Disisi lain Samani juga menambahkan, “Kegiatan ini juga sangat penting diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020 karna tantangan yang diemban sama beratnya dengan Bawaslu yang menyelenggarakan pilkada 2020 yakni harus sama-sama berjuang dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Pada kesempatan yang sama, Andi Irawan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang yang juga Koordinator Penanganan Pelanggaran, selaku peserta Rakernis ia menyambut baik dengan adanya kegiatan Rakernis Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Banten ini, karna kegiatan ini merupakan upaya sebagai bentuk penguatan-penguatan secara kelembagaan dalam memberikan stimulus untuk ditingkatkan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan ditingkat bawah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan serta agar dapat memberikan pencerahan terkait Penerimaan laporan dugaan pelanggaran secara update dan inventarisir potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Tegas Andi Irawan. (Humas Bawasu Kab. Tangerang)

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Apresiasi putusan MK, Koordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Tangerang pertegas legalitas Bawaslu.

Bawaslu Kab. Tangerang,  Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam UU Pilkada.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kabupaten/kota masih termaktub dalam UU No. 1/2015 jo UU No. 8/2015 jo UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Sifat lembaga tersebut di daerah tingkat II adalah ad hoc atau sementara.

Namun, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mengubah nomenklatur Panwas kabupaten/kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota. Tak hanya nama, sifat kelembagaan pun berubah dari ad hoc menjadi permanen.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa perbedaan nomenklatur tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya, kata dia, UU Pilkada beradaptasi dengan UU Pemilu karena telah mengubah terminologi dan sifat kelembagaan pengawas pemilu.

Pada dasarnya Uji materi ini terkait beberapa hal yang tercantum dalam UU 10/2016, seperti terkait dengan status Panwas Kabupaten/Kota untuk menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlah anggota Panwas yang diatur tiga orang menjadi tiga hingga lima orang di Bawaslu kabupaten/kota.

Dalam putusannya, hakim MK memutuskan lima poin, yakni:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/kota” di berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;

3. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 orang” dalam pasal 23 ayat 3 UU 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menanggapi keluarnya putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya atas Permohonan uji materi UU Pilkada 10/2016 yang diajukan oleh Ketua Bawaslu sumatera Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Tangerang, Zulpikar merasa puas dan senang atas legalitas Bawaslu Kab/Kota yang semakin jelas dalam hal nomenklatur Bawaslu saat ini karena bisa dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada pilkada 2020 dengan fokus.

“Merasa puas dan senang atas putusan MK tersebut, karena ini mempertegas legalitas kedudukan dan keberadaan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan serta penindakan pada pilkada serentak tahun 2020, maka dengan adanya legalitas ini Bawaslu hingga tinggat bawah dapat menjalankan tugasnya dengan fokus dan tidak dihantui dengan perpsepsi perbedaan sistem nomenklaturnya”. Ujar Zulpikar saat dimintai keterangan di Kantor Bawaslu Kab. Tangerang.

Dan kami harap masyarakat dapat bekerjasama dengan Bawaslu dan tidak merasa khawatir lagi atas kinerja Bawaslu, karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Tambahnya

@HumasBawasluKabTang

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Bawaslu Kabupaten Tangerang, Donasi Peduli Banjir

Monitor, kabupaten- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, memberikan bantuan kepada korban bencana banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang, Jumat (10/1/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengungkapkan, batuan yang diberikan merupakan kepedulian Bawaslu Kabupaten Tangerang kepada para korban terdampak banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Andi menjelaskan, selain di wilayah Kecamatan Teluknaga, pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada korban banjir yang ada diwilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

“Bantuan ini merupakan donasi dari seluruh elemen Bawaslu, mulai dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten Tangerang, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir beberapa waktu lalu,” kata Andi.

Selain di wilayah Kabupaten Tangerang, lanjut Andi, Bawaslu Kabupaten Tangerang bersama dengan Bawaslu Provinsi Banten, akan memberikan bantuan kepada korban banjir yang ada di Kabupaten Lebak.

“Insyaallah, selain diwilayah Kabupaten Tangerang ini, kami bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Banten, juga berencana akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lebak,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslik menambahkan, batuan dari Bawaslu Kabupaten Tangerang, yang berupa sembako tersebut, diserahkan kepada Kepala Desa Kampung Melayu Barat, sebagai perwakilan dari wilayah Kecamatan Teluknaga untuk diserahkan langsung kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Teluknaga.

“Bantuan yang kami berikan berupa sembako dan air mineral, yang kami serahkan kepada perwakilan yang ada di Teluknaga,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Melayu Barat, Subur Maryono mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih atas kepedulian Bawaslu terhadap korban banjir yang ada di wilayah Teluknaga.

Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang, sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uluran tangan dari semua pihak.

Batuan tersebut, kata Subur, akan diberikan langsung kepada masyarakat korban banjir di sejumlah desa diwilayah Kecamatan Teluknaga.

“Bantuan ini, akan kami serahkan kepada korban banjir yang ada disejumlah desa di wilayah Kecamatan Teluknaga, dan semoga bantuan ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, akibat hujan yang tidak kunjung berhenti sejak 31 Desember 2019, hingga awal Tahun 2020 kemarin, sejumlah sungai meluap dan berdampak banjir di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Potensi wilayah Kabupaten Tangerang yang terkena banjir diakibatkan luapan beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tangerang ini, diantaranya Sungai Cisadane menggenangi 5 Kecamatan yakni, Kecamatan Curug , Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga. (Humas BawasKabTang)

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

LAPORAN KOMPREHENSIF BAWASLU KABUPATEN TANGERANG DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang Menggelar ‘Media Metting dan Publikasi Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019’ dengan Para Wartawan.

Tigaraksa_ Bertempat di Ruang Rapat Wareng, Lantai III, Gedung Bupati Tangerang, acara diawali dengan penyerahan buku laporan hasil pengawasan Pemilu 2019 kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat dan pengurus PWI Kabupaten Tangerang. (18/11/2019)

Turut hadir pula anggota Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, Komisioner Bawaslu Banten Kordiv. Penyelesaian Sengketa itu mengatakan “Bawaslu yang merupakan lembaga publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan program kerja yang sudah dijalankan kepada publik”. Kata dia, penyampaian laporan terkait kinerja Bawaslu tersebut harus sampai kepada masyarakat oleh karenanya peran media yang merupakan kepanjangan tangan dari suatu lembaga publik ini sangat diperlukan.

“Saya menyambut baik apa yang sudah digagas oleh bawaslu kabupaten tangerang, silaturahim dengan teman- teman media untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman agar bawaslu bisa lebih baik,” kata Ali, Senin (18/11/2019).

Ali juga menilai jika kinerja Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengawasan Pemilu 2019 sudah cukup baik. Meski ada permasalahan, sambungnya, namuan jumlahnya sangat minim dibanding beberapa daerah lain seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

“Kabupaten Tangerang paling sedikit yang melakukan PSU, hanya satu TPS di Kecamatan Sukamulya,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahwasannya secara umum apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang selama Pemilu 2019 sudah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, ditambah dengan dukungan masyarakat yang sangat responsif dan partisipatif.

“Nah, indikator-indikator itu sudah terlihat. Jika partisipasi baik, dukungan pemerintah baik, netralitas terjaga dengan baik, mudah-mudahan kinerja ke depannya bisa semakin baik” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengatakan, laporan akhir ini merupakan tanggung jawab Bawaslu agar publik tahu terkait apa yang sudah dijalankan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

“Publik harus tahu bagaimana kami melakukan pengawasan dan menindak setiap pelanggaran. Dan ini juga kami jadikan evaluasi untuk program kerja kami selanjutnya,” tandas Andi.

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Bawaslu Banten Tingkatkan Skill dan Potensi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota

Serang (5/11). Meski Pemilihan Umum 2019 telah usai, namun skill dan potensi di bidang Kehumasan Bawaslu Kabupaten/kota Se-Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Berita yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Banten di Hotel Mambruk, Senin-Rabu, 4-6 November 2019, bertujuan untuk melatih secara teknik kemampuan dalam memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama proses pemilihan umum 2019.

Bimbingan teknis dihadiri oleh 8 Bawaslu Kabupaten/Kota dengan perwakilan satu staf Kehumasan sebagai (pengelola media/Website), satu staf divisi hukum, data dan informasi serta satu orang staf pengawasan. Dengan pemateri dari Bawaslu Banten yakni Sam’ani selaku Koordinator Divisi Humas dan Hubal, N Abdurrosyid Sidiq Koordinator Divisi SDMO. Selain itu juga dihadirkan pakar dalam peliputan dan penulisan berita yakni Ika Kartika, S.Sos, M.Si Kasubag Kominfo Bappeda Banten dan Maksuni Husein Pimpinan Redaksi Kabar Banten.
Materi pertama disampaikan oleh Ika Kartika, beliau menyampaikan bahwa, “Semakin sering kita melatih dalam menulis, maka akan ahli dengan sendirinya. Semakin dilakukan, maka semakin terampil. Dan tidak sulit untuk memulai yang penting ada kemauan”.
“Menulis adalah senjata Kehumasan, dimana membentuk imajinasi publik agar bisa memandang banyak hal tentang Bawaslu.” Tambah Sam’ani selaku Kordiv Humas dan Hubal. Beliau berharap agar Bawaslu Kabupaten/Kota mampu menguatkan sistem dan infrastruktur kehumasan. Ia mengajak peserta untuk dapat menginspirasikan publik terkait pengawasan pemilu.

Tak hanya itu Kordiv SDMO, N Abdurrosyid Sidiq menghimbau kepada para peserta untuk, “Dalam menyampaikan informasi haruslah berhati-hati. Pelaku Kehumasan harus pandai memilah-memilih mana yang bisa diangkat sebagai informasi yang layak dipublikasikan.
Dalam kegiatan kali ini, salah satu output yang akan dicapai yakni terciptanya berita yang dapat memerangi hoax dikalangan masyarakat terhadap Bawaslu dan menyajikan berita kepada Masyarakat terkait apa saja fungsi dan kinerja Bawaslu selama ini.
Dihari kedua materi disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Kabar Banten, Maksuni Husein yang memaparkan bagaimana teknik dalam penyusunan berita dengan menggunakan diksi yang baik agar mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat yang membaca agar setiap waktunya masyarakat dapat menantikan berita-berita dari Bawaslu yang lain.

Ditulis pada Tak Berkategori | Tinggalkan komentar