Lakukan Pengawasan Coktas KPU, Ikbal Al Ambari: Akurasi Data Pemilih Harus Terus Dikawal

Kabupaten Tangerang, Bawaslu Kabupaten Tangerang – Bawaslu Kabupaten Tangerang melaksanakan pengawasan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang pada 11–12 November 2026. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Coktas guna memastikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih dilaksanakan secara cermat, sesuai prosedur, serta memperhatikan kondisi faktual masyarakat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Ikbal Al Ambari, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas data pemilih dan memastikan hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi.

“Pengawasan Coktas ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga tidak ada hak pilih masyarakat yang terabaikan,” ujar Ikbal.

Lebih lanjut, Ikbal menegaskan bahwa akurasi data pemilih membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Bawaslu terus mendorong agar setiap proses pemutakhiran data dilaksanakan secara teliti, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual masyarakat.

Melalui pengawasan Coktas tersebut, Bawaslu Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mengawal kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan demikian, hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dapat terlindungi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.