Penguatan Kapasitas sebagai Pilar Utama Demokrasi Partisipatif

Kabupaten Tangerang, Bawaslu Kabupaten Tangerang - Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas sebagai Pilar Utama Demokrasi Partisipatif” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang. Senin, 9/3/26 

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Bawaslu Kabupaten Tangerang, dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mendukung proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dalam pemaparannya, Ulum sebagai narasumber menekankan bahwa demokrasi partisipatif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas individu yang terlibat di dalamnya.

“Penguatan kapasitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Tanpa kapasitas yang memadai, partisipasi masyarakat tidak akan berjalan secara optimal,” ujar narasumber. Tegasnya

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kapasitas mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman regulasi, kemampuan teknis pengawasan, hingga penguatan integritas dan etika. Dengan kapasitas yang baik, setiap elemen dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mengawal proses demokrasi.

Selain itu, Ulum menyampaikan kegiatan ini juga mendorong pentingnya kolaborasi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi partisipatif hanya dapat terwujud apabila semua pihak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk terlibat secara konstruktif dalam setiap tahapan proses demokrasi.

Muslik selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Ia berharap, melalui penguatan kapasitas yang berkelanjutan, seluruh jajaran dapat bekerja lebih profesional dan responsif terhadap dinamika yang ada.

“Demokrasi yang kuat lahir dari individu dan lembaga yang berkapasitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas harus menjadi agenda prioritas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih solid antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas serta berorientasi pada kepentingan publik.