Bawaslu Provinsi Banten Gelar Rapat Konsolidasi Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Banten

Kabupaten Tangerang, Bawaslu Kabupaten Tangerang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Konsolidasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada Senin, 12 Januari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), serta meningkatkan kinerja kelembagaan pengawasan pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Rapat konsolidasi ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, dengan pembahasan strategis dari masing-masing divisi sebagai upaya memperkuat soliditas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO), dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyusunan laporan komprehensif yang formatnya akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, pengaturan jadwal Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO) tahun 2026, pelaksanaan apel rutin serta kegiatan Jumat Sehati, hingga rapat pleno mingguan pimpinan. Selain itu, bagi jajaran yang melaksanakan WFA tetap diwajibkan mengikuti zoom meeting pada pagi dan sore hari sebagai bentuk penguatan disiplin kerja.

Divisi Humas menyoroti masih minimnya nominasi penghargaan tingkat nasional, khususnya pada kategori Gakkumdu dan kehumasan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi publikasi yang lebih kreatif dan berdampak agar kerja-kerja pengawasan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Divisi Humas juga mendorong tumbuhnya semangat belajar di internal serta penguatan kolaborasi dengan stakeholder, mulai dari pemerintah daerah hingga dunia pendidikan. Selain itu, peserta rapat diingatkan untuk aktif mencermati isu politik nasional, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, serta terus menyuarakan pentingnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sementara itu, Divisi Pencegahan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ide dan gagasan. Orientasi kegiatan tidak semata pada penyerapan anggaran, melainkan pada dampak dan kebermanfaatan. Kerja-kerja pencegahan yang telah dilakukan dinilai cukup banyak, namun perlu diimbangi dengan pengisian dan pelaporan yang tertib agar seluruh upaya pencegahan dapat terdata dan terukur. Sinergi antara pimpinan dan staf dalam melahirkan gagasan baru juga menjadi penekanan utama.

Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, pimpinan menyampaikan permohonan maaf atas belum optimalnya pendampingan penilaian nominasi kabupaten/kota. Ke depan, keberhasilan Bawaslu Provinsi diharapkan sejalan dengan keberhasilan Bawaslu kabupaten/kota. Selain itu, ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk bagi PPPK, agar memiliki daya saing dan keahlian yang mumpuni. Bawaslu juga ditegaskan tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan kekeluargaan dan saling memberikan masukan perbaikan.

Divisi Hukum menekankan pentingnya menjaga perspektif publik dengan menunjukkan kinerja nyata tanpa berlebihan, konsisten menjaga integritas agar tidak masuk dalam laporan DKPP, serta memastikan tidak terjadi konflik internal. Kehadiran Bawaslu Provinsi dalam kegiatan supervisi juga diharapkan dimaknai sebagai penguatan, bukan beban.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Banten menegaskan bahwa berbagai kemajuan di tahun 2025 harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Perubahan perspektif kerja tidak hanya berpatokan pada tahapan pemilu, tetapi pada pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Status ASN harus dimaknai sebagai komitmen pelayanan publik dengan kehadiran tepat waktu dan semangat kerja yang tinggi. Selain itu, seluruh jajaran diingatkan untuk menjaga sikap dan etika di tengah masyarakat. Ke depan, rapat konsolidasi melalui zoom direncanakan akan dilaksanakan secara rutin dua bulan sekali.

Melalui rapat konsolidasi ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu di Provinsi Banten semakin solid, profesional, dan adaptif dalam menjalankan tugas pengawasan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas.