Audiensi : Bawaslu Intensifkan Pengawasan terhadap Netralitas TNI-Polri dalam Pilkada

Tangerang, 5 Oktober 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang memperketat pengawasan terhadap netralitas aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tanpa adanya intervensi dari aparat negara yang seharusnya netral.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslik, menegaskan bahwa netralitas TNI-Polri merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa TNI dan Polri tetap berada di jalur yang benar, tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Ini penting agar Pilkada berjalan secara demokratis, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun,” ujar Muslik dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Muslik menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Polri dilarang terlibat dalam politik praktis. “Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kodim dan Polres, untuk mengingatkan seluruh aparat agar menjaga profesionalisme dan netralitas selama Pilkada berlangsung,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tangerang akan melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas aparat keamanan di lapangan. “Kami akan memonitor setiap indikasi keterlibatan aparat, baik dalam bentuk dukungan langsung maupun terselubung. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Muslik.

Selain itu, Bawaslu juga membuka kanal aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan ketidaknetralan aparat. “Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada anggota TNI atau Polri yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti secara serius,” kata Muslik.

Untuk memastikan netralitas tetap terjaga, Bawaslu Kabupaten Tangerang juga akan menggandeng tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga pemantau independen guna mengawal jalannya Pilkada. “Kami ingin menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, sangat dibutuhkan,” ujar Muslik.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat ini, Bawaslu Kabupaten Tangerang berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. “Netralitas TNI-Polri adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kami akan terus mengawasi dengan ketat agar prinsip ini tetap terjaga,” pungkas Muslik.